BAB 3
A.Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
A.Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Kedaulatan atau kekuasaan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara.
Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain.
Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain.
B.Pengertian Kedaulatan Menurut Para Ahli
1. Menurut Jean Bodin
kedaulatan dibagi menjadi dua jenis, kedaulatan internal (keedalam)dan kedaulatan eksternal (keluar). Kedaulatan domestik, yaitu negara, memiliki hak untuk mengatur semua urusan negaranya tanpa campur tangan dari negara lain. Di luar kedaulatan, pemerintah bekerja dengan negara lain (hubungan internasional).
2. Menurut Miriam Budiardjo
, kedaulatan adalah kekuatan tertinggi untuk membuat undang-undang dan menerapkannya dengan cara apa pun
3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja
kedaulatan adalah sifat dasar dan karakteristik dari suatu negara di mana negara itu berdaulat tetapi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Dengan kata lain, negara tidak lagi memiliki kedaulatan di luar wilayahnya.
1. Menurut Jean Bodin
kedaulatan dibagi menjadi dua jenis, kedaulatan internal (keedalam)dan kedaulatan eksternal (keluar). Kedaulatan domestik, yaitu negara, memiliki hak untuk mengatur semua urusan negaranya tanpa campur tangan dari negara lain. Di luar kedaulatan, pemerintah bekerja dengan negara lain (hubungan internasional).
2. Menurut Miriam Budiardjo
, kedaulatan adalah kekuatan tertinggi untuk membuat undang-undang dan menerapkannya dengan cara apa pun
3. Menurut Mochtar Kusumaatmadja
kedaulatan adalah sifat dasar dan karakteristik dari suatu negara di mana negara itu berdaulat tetapi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Dengan kata lain, negara tidak lagi memiliki kedaulatan di luar wilayahnya.
C.Macam-macam Teori Kedaulatan menurut Para ahli kenegaraan
Ada 5 teori kedaulatan
Ada 5 teori kedaulatan
1.Teori Kedaulatan Tuhan
Tuhan diyakini sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam teori ini, Tuhan dipepercaya menyerahkan kekuasaan kepada penguasa sehingga penguasa negara dianggap sebagai wakil/utusan Tuhan. Karena bertindak atas nama Tuhan, maka kedaulatan negara berlaku mutlak, suci, dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh rakyat pun harus tunduk pada penguasa layaknya tunduk pada Tuhan.
2. Teori Kedaulatan Raja
Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Raja sendiri dianggap sebagai wakil Tuhan untuk urusan duniawi dan kekuasaannya bersifat mutlak. Meski dianggap sebagai wakil Tuhan, penganut teori ini percaya bahwa kedaulatan bersumber dari raja, bukan Tuhan. Raja bertanggung jawab sekaligus bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama Tuhan.
Tuhan diyakini sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam teori ini, Tuhan dipepercaya menyerahkan kekuasaan kepada penguasa sehingga penguasa negara dianggap sebagai wakil/utusan Tuhan. Karena bertindak atas nama Tuhan, maka kedaulatan negara berlaku mutlak, suci, dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh rakyat pun harus tunduk pada penguasa layaknya tunduk pada Tuhan.
2. Teori Kedaulatan Raja
Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Raja sendiri dianggap sebagai wakil Tuhan untuk urusan duniawi dan kekuasaannya bersifat mutlak. Meski dianggap sebagai wakil Tuhan, penganut teori ini percaya bahwa kedaulatan bersumber dari raja, bukan Tuhan. Raja bertanggung jawab sekaligus bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama Tuhan.
3. Teori Kedaulatan Negara
Dalam teori ini, negara adalah sumber sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pelaksana kekuasaan tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melahirkan hukum dan konstitusi demi kepentingan negara. Secara keseluruhan, teori ini memegang teguh prinsip "dari negara, oleh negara, dan untuk negara".
4. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini menganggap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun karena jumlahnya yang begitu banyak, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
Dalam teori ini, negara adalah sumber sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pelaksana kekuasaan tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melahirkan hukum dan konstitusi demi kepentingan negara. Secara keseluruhan, teori ini memegang teguh prinsip "dari negara, oleh negara, dan untuk negara".
4. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini menganggap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun karena jumlahnya yang begitu banyak, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
3. Teori Kedaulatan Negara
Dalam teori ini, negara adalah sumber sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pelaksana kekuasaan tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melahirkan hukum dan konstitusi demi kepentingan negara. Secara keseluruhan, teori ini memegang teguh prinsip "dari negara, oleh negara, dan untuk negara".
4. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini menganggap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun karena jumlahnya yang begitu banyak, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
Dalam teori ini, negara adalah sumber sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pelaksana kekuasaan tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam melahirkan hukum dan konstitusi demi kepentingan negara. Secara keseluruhan, teori ini memegang teguh prinsip "dari negara, oleh negara, dan untuk negara".
4. Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini menganggap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun karena jumlahnya yang begitu banyak, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemerintah akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
Loading...
5. Teori Kedaulatan HukumDalam teori ini, kekuasaan tertinggi adalah hukum. Jadi, segala aspek kehidupan, baik itu rakyat maupun negara, wajib tunduk dan patuh pada hukum. Hukum dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwewenang. Hukum dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis serta berisi perintah dan larangan. Hukum sifatnya mengikat semua warga negara, termasuk orang-orang yang berada di jajaran pemerintahan. Jadi, pemerintah bukanlah penguasa karena kinerjanya dibimbing
oleh hukum yang ada.
Loading...
D. Kedaulatan Negara IndonesiaIndonesia adalah negara yang berdaulat artinya bangsa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat mencapai masyarakat sejahtera adil dan makmur. Sebelum bangsa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, penduduk di wilayah nusantara tidak memiliki kedaulatan karena berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang. Para penjajah menerapkan kerja paksa (rodi) pada masa penjajahan Belanda dan kerja paksa (romusha) pada masa penjajahan Jepang. Setelah penduduk nusantara bangkit melawan penjajah maka terbentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat.
Menurut teori deklarator atau evidenter (declatory atau evidentery theory)
menyatakan status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada.
pengakuan negara lain terhadap suatu negara terbagi atas 2 yaitu :
- Pengakuan De Facto
- Pengakuan De Jure
menyatakan status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan. Tindakan pengakuan semata-mata hanya pengumuman resmi terhadap situasi fakta yang telah ada.
pengakuan negara lain terhadap suatu negara terbagi atas 2 yaitu :
- Pengakuan De Facto
- Pengakuan De Jure
Pengakuan adalah tindakan bebas oleh suatu negara atau lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari masyarakat manusia yang terorganisir secara politis,
Menurut teori konstitutif (constitutive theory), hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya dilingkungan internasional;
Menurut teori konstitutif (constitutive theory), hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya dilingkungan internasional;
Pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan.
Pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak, apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali.
Pengakuan de fakto yang bersifat sementara, yakni pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak, apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan maka pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali.
A. Pengakuan De Facto
De facto dalam bahasa latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya" yaitu Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya.
De facto dalam bahasa latin adalah ungkapan yang berarti "pada kenyataannya (fakta)" atau "pada praktiknya" yaitu Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya.
B. Pengakuan De Jure
De jure (dalam bahasa latin klasik : de iure) adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum" Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional
Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni :
- tetap
De jure bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.
- penuh
De jure bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.
De jure (dalam bahasa latin klasik : de iure) adalah ungkapan yang berarti "berdasarkan (atau menurut) hukum" Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional
Berdasarkan sifatnya pengakuan de jure dibagi menjadi dua, yakni :
- tetap
De jure bersifat tetap adalah pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil.
- penuh
De jure bersifat penuh adalah terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.
Ada 2 cara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaannya yaitu :J
1. John Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni: Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.
Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan, termasuk kewenangan mengadili.
Kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya.
2. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian.
Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica.
Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan.
Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan.
1. John Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni: Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.
Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan, termasuk kewenangan mengadili.
Kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya.
2. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian.
Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica.
Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan.
Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan.
2.Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
Ada 2 cara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaannya yaitu :J
1. John Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni: Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.
Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan, termasuk kewenangan mengadili.
Kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya.
2. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian.
Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica.
Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan.
Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan.
1. John Locke membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian, yakni: Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan.
Kekuasaan eksekutif bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan, termasuk kewenangan mengadili.
Kekuasaan federatif bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya.
2. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga bagian.
Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica.
Kekuasaan legislatif bertugas untuk membuat perundang-undangan. Kekuasaan eksekutif bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan.
Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan.
2.Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
3.Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Kekuasaan Horizontal
Menurut UUD 1945 ,pembagian kekuasaan terdiri atas 2 bagian yaitu:
Merupakan pembagian yang di lakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan pada fungsi lembaga-lembaga tertentu. Pembagian kekuasaan ini pada tingkat pemerintah pusat memgalami pergeseran setelah amandemen, pergeseran tersebut dari 3 kekuasaan menjadi 6 kekuasaan. Berikut pembagian kekuasaan setelah di amandemen:
1. Kekuasaan Eksekutif: merupakan kekuasaan untuk menjalankan UU dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan.
2. Kekuasaan Legislatif: merupakan kekuasaan untuk membentuk UUD, pemegang kekuasaan ini adalah DPR.
3. Kekuasaan Yudikatif: merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah MA dan MK.
4. Kekuasaan Konstitutif: merupakan merupakan kekuasaan yang mengubah dan menetapkan UUD. Pemegang kekuasaan ini adalah MPR.
5. Kekuasaan Eksaminatif atau Inspensif menjalin kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan ataus pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini adalah BPK.
6. Kekuasaan Moneter: merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pemegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia.
Contoh pembagian kekuasaan secara horizontal: Di bentuknya badan negara sepeprti badan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, moneter, serta konstituf yang telah mempunyai kewenangan sendiri.
1. Kekuasaan Eksekutif: merupakan kekuasaan untuk menjalankan UU dan presiden menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan.
2. Kekuasaan Legislatif: merupakan kekuasaan untuk membentuk UUD, pemegang kekuasaan ini adalah DPR.
3. Kekuasaan Yudikatif: merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum dan keadilan. Pemegang kekuasaan ini adalah MA dan MK.
4. Kekuasaan Konstitutif: merupakan merupakan kekuasaan yang mengubah dan menetapkan UUD. Pemegang kekuasaan ini adalah MPR.
5. Kekuasaan Eksaminatif atau Inspensif menjalin kekuasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemeriksaan ataus pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini adalah BPK.
6. Kekuasaan Moneter: merupakan kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pemegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia.
Contoh pembagian kekuasaan secara horizontal: Di bentuknya badan negara sepeprti badan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, moneter, serta konstituf yang telah mempunyai kewenangan sendiri.