Book Creator

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

by A4_10_Muhammad Bima Annasta Surya

Cover

Loading...
Mata Kuliah
Sistem Pemerintahan Indonesia
Loading...
Loading...
M.Bima Annasta Surya
31.0631
A-4
Sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah Presidensil, dimana Sultan berperan memimpin sistem pemerintahan Brunei Darussalam dengan bentuk monarki abdolut, serta berperan untuk memajukan syariat-syariat agama Islam.

Pembahasan
Brunei Darussalam termasuk bagian dari negara ASEAN dengan letak astronomis 4°LU - 5°LU dan 114°BT - 115°BT dan beribu kota Bandar Seri Begawan. Brunei Darussalam ini memiliki luas wilayah sekitar 5,765 km². Brunei Darussalam ini wilayahnya kecil namun kaya akan sumber daya alam, yakni berupa minyak bumi dan gas alam.

Brunei Darussalam memiliki ciri khas juga, diantaranya sebagai berikut:

Merupakan negara penghasil minyak bumi dan gas alam yang terbesar di seluruh dunia. Ajaran agama di Brunei Darussalam yang terluas adalah Islam. Negara Brunei Darussalam negara yang maju karena kualitas Sumber Daya Alamnya cukup baik. Kegiatan perekonomian dalam bidang pertanian sangat baik, yakni berupa beras, sayuran, serta buah-buahan tropis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sedangkan sistem pemerintahan Brunei Darussalam adalah Presidensil dengan bentuk monarki absolut, dimana Sultan berperan memimpin sistem pemerintahan Brunei Darussalam, serta berperan untuk memajukan syariat-syariat agama Islam.
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. 

Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September2000, Sultan bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati Sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan, Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.
Pada Juli 1953, Sultan Omar Ali Saifuddien III membentuk komite dengan anggota tujuh orang yang bernama Tujuh Serangkai, untuk mengetahui pandangan warga mengenai konstitusi tertulis untuk Brunei Darussalam. Pada Mei 1954, Sultan, para residen, dan Komisaris Tinggi bertemu untuk membahas temuan-temuan komite. Mereka setuju untuk mengesahkan penyusunan konstitusi. Pada Maret 1959, Sultan Omar Ali Saifuddien III memimpin sebuah delegasi ke London untuk membahas Konstitusi yang diusulkan.

Delegasi Britania Raya dipimpin oleh Sir Alan Lennox-Boyd, Menteri Negara Koloni. Pemerintah Britania Raya kemudian menerima rancangan konstitusi.
Pada tanggal 29 September 1959, Perjanjian Konstitusi ditandatangani di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III dan Sir Robert Scott, Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara.
Isi Konstitusi tersebut adalah:
1.Sultan Brunei menjadi kepala negara tertinggi.
2.Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.
3.Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.

Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.
Lima dewan dibentuk, yaitu:
Dewan Eksekutif
Dewan Legislatif Brunei
Dewan Penasihat
Dewan Suksesi
Dewan Agama Negara
Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan dengan Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura. Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri terutama dengan negara negara ASEAN dan negara negara lain serta ikut serta sebagai anggota PBB.
Raja-raja Brunei Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:

Sultan Muhammad Shah (1383 - 1402)
Sultan Ahmad (1408 - 1425)
sultan Syarif Ali (1425 - 1432)
Sultan Sulaiman (1432 - 1485)
Sultan Bolkiah (1485 - 1524)
Sultan Abdul Kahar (1524 - 1530)
Sultan Saiful Rizal (1533 - 1581)
Sultan Shah Brunei (1581 - 1582)
Sultan Muhammad Hasan (1582 - 1598)
Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 - 1659)
Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 - 1660)
Sultan Haji Muhammad Ali (1660 - 1661)
Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 - 1673)
Sultan Muhyiddin (1673 - 1690)
Sultan Nasruddin (1690 - 1710)
Sultan Husin Kamaluddin (1710 - 1730) (1737 - 1740)
Sultan Muhammad Alauddin (1730 - 1737)
Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)
Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)
Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
Sultan Abdul Momin (1852-1885)
Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967)
Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini)
Pembagian administratif

Pembagian administratif.
Brunei dibagi atas empat distrik:
Belait
Brunei dan Muara
Temburong
Tutong

Distrik-distrik Brunei dibagi lagi menjadi 38 mukim.
PrevNext