Undang-Undang Dasar Pancasila

Piagam jakarta Rancangan Preambule Hukum Dasar yang sudah disusun Panitia 9 selanjutnya dijadikan rancangan Pembukaan UUD 1945. Di dalamnya memuat pula rancangan dasar negara Pancasila. Rancangan dasar negara Pancasila yang sesuai Piagam Jakarta memuat sila-sila berikut: 1.Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lain dibawa panitia delapan ke sidang kedua BPUPKI dan sidang kedua keanggotaan BPUPKI. Berdasarkan kajian yang dilakukan Panitia Perancang UUD yang dibentuk Ketua BPUPKI dan diketuai Ir. Soekarno menghasilkan rancangan UUD sebagai berikut: 1.Rancangan teks proklamasi diambil dari alinea 1, 2 dan 3 rancangan Preambule hukum dasar (Piagam Jakarta) ditambah dengan yang lain sehingga merupakan teks proklamasi yang panjang. 2.Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari alinea 4 Rancangan Preambule Hukum Dasar (Piagam Jakarta). 3.Rancangan Batang Tubuh UUD. Rancangan ini lalu diterima dalam sidang pada 14 Juli 1945 setelah melalui perdebatan panjang. Teks Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat rancangan dasar negara Pancasila disetujui. Pada 16 Juli 1945 rancangan Preambule Hukum Dasar yang kemudian dikenal sebagai rancangan Pembukaan UUD dan rancangan Batang Tubuh UUD disahkan BPUPKI. Dalam perjalanannya, pasca proklamasi kemerdekaan RI disampaikan usulan mengenai penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila seperti yang termuat di Piagam Jakarta. Pengusulnya adalah Moh. Hatta sebelum sidang PPKI dimulai pada 18 Agustus 1945. Usul tersebut disetujui secara mufakat. Dengan demikian, sila pertama yang semula tertulis ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, berubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, kalimat pada sila-sila lainnya tidak ada yang berubah

rancangan Preambule Hukum Dasar dan hal-hal lain dibawa panitia delapan ke sidang kedua BPUPKI dan sidang kedua keanggotaan BPUPKI. Berdasarkan kajian yang dilakukan Panitia Perancang UUD yang dibentuk Ketua BPUPKI dan diketuai Ir. Soekarno menghasilkan rancangan UUD sebagai berikut: 1.Rancangan teks proklamasi diambil dari alinea 1, 2 dan 3 rancangan Preambule hukum dasar (Piagam Jakarta) ditambah dengan yang lain sehingga merupakan teks proklamasi yang panjang. 2.Rancangan Pembukaan UUD 1945 diambil dari alinea 4 Rancangan Preambule Hukum Dasar (Piagam Jakarta).

dikemukakan oleh Soepomo karena ia juga mengkritik kebudayaan barat yang individual. Individualisme ini bisa menyebabkan masyarakat menjadi terpecah belah dan jadi saling bersaing satu sama lain. Sementara ini, orang Timur tidak mengenal individualisme, tetapi semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. 3. Keseimbangan Lahir dan Batin Menurut Soepomo, semua manusia memiliki kewajiban hidup sendiri dalam setiap pergaulan sosial yang dimilikinya. Batin di sini berkaitan dengan keyakinan agama, maupun kepercayaan yang dimiliki dan dianut oleh masyarakat.

Sementara itu, lahir adalah hal-hal yang tampak, fisikal, dan ragawi. Unsur lahir dan batin ini tidak bisa dipisahkan. 4. musyawarah Musyawarahmerupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian maulah Menurut Soepomo masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan kegiatan diskusi dan masyawarah sejak zaman dahulu Hal ini membuat Soepomo kemudian mengutarakan bahwa pemimpin Indonesia hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya. Selain itu, pemimpin Indonesia juga harus bermusyawarah kepada kepala-kepala keluarga dalam desa agar terwujud ikatan. 5. Keadilan Rakyat Setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Begitu menurut Soepomo, Apabila semua pemimpin melaksanakan hal itu, maka keadilan bisa tercipta bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jika keadilan terus ditegakkan di Indonesia, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia. 1945, ir.Sukarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Kesejahteraan Sosial Menurut Ir. Soekarno, dasar keempat tentang kesejahteraan ini belum ada yang membicarakan pada sidang BPUPKI. Definisi kesejahteraan sosial menurut Ir. Soekarno adalah tidak adanya kemiskinan yang dialami masyarakat di Indonesia Merdeka. Sebuah negara didirikan untuk mencapai kemakmuran agar masyarakatnya bisa hidup sejahtera dan bebas dari kemiskinan.

5. Ketuhanan yang Maha Esa Dasar kelima yang diusulkan Ir. Soekarno adalah Ketuhanan Masing-masing orang diharapkan bertumpu pada Tuhan. Bukan hanya berkaitan dengan tingkah laku, bertumpu pada Tuhan ini juga diharapkan dilakukan secara kebudayaan Ketuhanan yang berkebudayaan adalah Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur sehingga bisa menghormati antarsesama. Dengan adanya dasar kelima Ir. Soekarno ini, semua agama dan kepercayaan di Indonesia bisa mendapatkan tempat yang baik dan setara

SEJARAH Sejarah Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Pada masa itu, Sukarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada komite BPUPKI pada sidang pertama, 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan UUD pada 10-16 Juli 1946. Maka dibentuklah panitia 9 perumus atau perancang UUD dalam sidang tersebut pada 22 Juni 1945.

Teks UUD 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

PENYUSUNAN RANCANGAN UUD 1945 OLEH BPUPKI 1. Persidangan Periode Pertama 29 Mei – 1 Juni 1945 Dalam persidangan periods pertama, BPUPKI telah memulai tugasnya dengan membicarakan masalah yang sangat penting yakni tentang dasar negara. Ada beberapa tokoh yang berpartisipasi dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan mengenal dasar negara. Sidang BPUPKI pertama dilakukan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangi In, sekarang bernama Gedung Pancasila, terletak di Jalan Taman Pejambon Nomor 6, Senen, Jakarta Pusat

Di Sidang BPUPKI pertama, ada 12 anggota yang naik podium untuk memaparkan uraian. Salah satunya adalah Mohammad Yamin. Di depan sidang ia memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia jika merdeka nanti. Pada sidang perdana inilah Mohammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Daftar Pusaka

Terima Kasih! Udah Membaca E-book kami ^^

Sejarah Perumusan UUD 1945

5 Usulan Dasar Negara yang Disampaikan Oleh Soepomo, Materi PPKn - Bobo

Data Diri Pencipta Buku

Hasil Sidang BPUPKI Pertama: Sejarah, Kapan, Tokoh, Proses, Rumusan

<ul><li>Malika Meisya Rulia Purbalingga, 04 Mei 2008</li><li>Fitria Nur Fadila Cilacap, 30 September 2008</li></ul>

Tujuan Indonesia merdeka sudah memiliki arti yang sama dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. 3. Peri ketuhanan Kemudian, poin ketiga yang disampaikan Moh Yamin adalah tentang ketuhanan. Moh. Yamin mengatakan bahwa Ganga Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki 4. Peri kerakyatan Peri kerakyatan menurut Moh. Yamin mempunyai tiga anak poin, yaitu permusyawaratan, kebijakan, dan perwakilan Pada anak poin

pertama yaitu permisyawaratan, Moh Yamin mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia. Pada anak poin kedua, jalan kebijaksanaan yang oleh Moh. Yamin diterjemahkan menjadi nasionalisme. Sementara pada anak poin ketiga, menurut Moh. Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat 5. Kesejahteraan Rakyat Pada poin ini, Moh. Yamin menjelaskan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri banga Indonesia berhubungan langsung dengan adanya

USULAN MOHAMMAD YAMIN TENTANG DASAR NEGARA 1. Peri Kebangsaan • Mengenal pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Mengenai Undang-Undang Dasar Negara. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai keinginan rakyat. Peri kebangsaan ini memiliki keterkaitan dengan paham nasionalisme.

Menurut Moh.Yamin, sebuah negara berkaitan dengan bangsa, tanah air, kemakmuran, dan kebudayaan. Sehingga, dirinya menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar. Hal ini karena aturan dasar negara Indonesia perlu berlandaskan kepada adat, tradisi, agama, dan otak Indonesia. 2. Peri Kemanusiaan Saat mengemukakan poin ini, Moh. Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah saja. Pergerakan Indonesia juga berkaitan dengan upaya dalam menyusun masyarakat baru dalam suatu negara.

2.Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Internasionalisme atau Peri kemanusiaan adalah solidaritas antarbanga yang diwarnai oleh rasa kemanusiaan. Selain itu, solidaritas antarbangsa ini juga dilandasi dengan perasaan senasib dengan sesama manusia dari berbagai bang Menurut Ir. Soekarno, internasionalisme atau peri kemanusiaan ini harus berakar pada prinsip nasionalisme. Selain itu, hubungan dengan negara lain juga harus tetap berakar dari rasa nasionalisme yang tertanam pada masyarakat. Jadi, dar pertama Kebangsaan Indonesia harus bisa sejalan dengandasar kedua, yakni internasionalisme ini, teman-teman

3.Mufakat atau Demokrasi Secara lisan, Ir. Soekarno menyampaikan bahwa berdirinya negara, semua untuk semua, satu untuk semua, dan semua untuk satu. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa syarat mutlak kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan adanya Sila ketiga memiliki makna bahwa semua yang berkaitan dengan negara harus diputuskan secara musyawarah. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah atau mufakat Artinya, kegiatan musyawarah ini bisa dilakukan jika ada sesuatu hal yang masih menjadi masalah dan belum memuaskan.

3.Rancangan Batang Tubuh UUD. Rancangan ini lalu diterima dalam sidang pada 14 Juli 1945 setelah melalui perdebatan panjang. Teks Indonesia Merdeka dan teks Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat rancangan dasar negara Pancasila disetujui. Pada 16 Juli 1945 rancangan Preambule Hukum Dasar yang kemudian dikenal sebagai rancangan Pembukaan UUD dan rancangan Batang Tubuh UUD disahkan BPUPKI. Dalam perjalanannya, pasca proklamasi kemerdekaan RI disampaikan usulan mengenai penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila seperti yang termuat di Piagam Jakarta. Pengusulnya adalah Moh. Hatta sebelum sidang PPKI dimulai pada 18 Agustus 1945. Usul tersebut disetujui secara mufakat.

Dengan demikian, sila pertama yang semula tertulis ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, berubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara itu, kalimat pada sila-sila lainnya tidak ada yang berubah

Kata Pengantar………………………………….... Daftar isi………………………………………………. Sejarah........................................................ Teks undamg-undang dasar 1945………… Sejarah UUD 1945………………………........... BAB1………………………………………………….... Sidang bpupki……………………………………… Usulan Mohamad yamin tentang dasar negara… Usulan Soepomo tentang dasar negara……………… Usulan soekarno tentang dasar negara……………… Piagam jakarta……………………………...........................

5. Keadilan Rakyat Setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Begitu menurut Soepomo, Apabila semua pemimpin melaksanakan hal itu, maka keadilan bisa tercipta bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Jika keadilan terus ditegakkan di Indonesia, maka masyarakat akan merasa aman dan nyaman tinggal di Indonesia. 1945, ir.Sukarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

USULAN IR. SOEKARNO TENTANG DASAR NEGARA 1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme Secara lisan, Ir. Soekarno menyebut bahwa bangsa Indonesia bukan sekadar satu golongan yang punya keinginan bersama. Namun, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan seluruh masyarakat yang berbangsa dan tinggal di Pulau Indonesia Kebangsaan yang dimaksud adalah kehendak untukbersatu dalam satu wilayah yang huas, yakni dari Sabang Merauke. Meski begitu, Ir. Soekarno mengingatkan agar tidak terjebak pada paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi. Sila ini memiliki hubungan erat dengan sila selanjutnya yang berbunyi "Internasionalisme atau Peri kemanusiaan

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

negara baru Selain itu, Moh. Yamin juga membicarakan tentang kehidupan ekonomi sosial banga Indonesia. Menurutnya, kehidupan ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat ata keadilan sosial daerah negara. &nbsp; Di hari ketiga yaitu tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945 sidang BPUPKI pertama, Mr. Soepomo juga membeberkan rumusan serupa yang diberi nama "Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, serta Keadilan Sosial

USULAN SOEPOMO TENTANG DASAR NEGARA 1. Persatuan Persatuan yang dimaksud oleh Soepomo adalah persatuan hidup. Artinya, dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Selain itu, Soepomo juga sangat menekankan adanya persatuan pemimpin negara dengan seluruh rakyatnya. Menurut Soepomo, siapapunyang menjadi pejabat negara harus jadi pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat nya. Selain itu, pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya 2. Kekeluargaan Seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan rasa kekeluargaan Prinsip kekeluargaan ini