Juknis ketahanan pangan

LAMPIRAN 3. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYIAPKAN TEMPAT PENYIMPANAN ALAT (SPKMTPA)

LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA,MENGELOLA,DAN MEMEIHARA BANTUAN

Craft paper border

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Daerah Rawan Pangan (Berdasarkan FSVA Badan Ketahanan Pangan)

1. Terdapat usulan dari daerah 2. Memiliki SK Bupati penetapan Kawasan Perdesaan 3. Memiliki Bumdes Bersama

1. Terdapat usulan dari daerah 2. Merupakan daerah rawan pangan Prioritas 1 sampai prioritas 3 3. Merupakan daerah pertanian Tanaman pangan

Paper stack border

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

LAMPIRAN 1. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA (SPKMH-BMN)

LAMPIRAN 2. SURAT PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN (SPLPB)

UPDATE KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN BANGUNAN

Link Update kelengkapan untuk bantuan bangunan : <a href="https://bit.ly/363EC5i">https://bit.ly/363EC5i</a>

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Dan Lingkungan Desa Dan Perdesaan, Direktorat Jenderal&nbsp;Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 17,&nbsp;Jakarta Selatan 12740

Setelah ditetapkan oleh Bupati atau dinas yang ditunjuk sebagai calon penerima program Bantuan Penyediaan Sarana Peralatan Produksi dan Pasca Panen dalam mendukung upaya menciptakan ketahanan pangan di Desa, calon penerima bantuan menyusun proposal teknis

Selanjutnya proposal tersebut disampaikan kepada Dinas yang ditunjuk Bupati melalui Kepala Desa untuk dilakukan verifikasi mengacu pada Petunjuk Teknis terkait kewajaran, kesesuaian dan kelayakan, maksud dan tujuan serta isi proposal yang telah dibuat

Apabila proposal tersebut lolos verifikasi, Dinas yang ditunjuk Bupati membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa proposal dimaksud telah sesuai terkait kewajaran, kesesuaian dan kelayakan maksud dan tujuannya disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Penyediaan Sarana Peralatan Produksi dan Pasca Panen di Daerah Tertinggal Rawan Pangan&nbsp;Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan di tahun-tahun mendatang. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap desa penerima bantuan yang telah terealisasi pada tahun berjalan.

Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Bantuan

Daerah melalui dinas yang ditunjuk oleh Bupati mengusulkan calon penerima bantuan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dilengkapi dengan surat penunjukkan dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah bantuan dari Bupati

Usulan dimaksud pada poin a dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Bupati atau sekurang-kurangnya ditandatangani oleh dinas yang ditunjuk Bupati dan dilengkapi dengan proposal administrasi dan teknis

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan melalui Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, melakukan penelaahan terhadap usulan daerah dengan mempertimbangkan waktu, personil dan pembiayaan

Hasil penelaahan yang diperoleh akan menjadi bahan laporan dan pertimbangan dalam penetapan lokasi penerima bantuan

Alur Pengusulan Bantuan Pemerintah Ketahanan Pangan

&nbsp;Pemda memverifikasi kelayakan calon penerima bantuan

&nbsp;Penerima bantuan pemerintah ditetapkan dengan surat keputusan Ditjen PDP dan surat keputusan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dirjen PDP&nbsp;

Ditjen PDP melalui Direktorat PSBLDP melakukan penelaahan terhadap usulan daerah&nbsp;

Pemda melalui dinas yang ditunjuk oleh bupati mengusulkan calon penerima bantuan kepada kemendes melalui Ditjen PDP

Pelaksanaan: proses pelaksanaan bantuan pemerintah dimulai dari pencairan dana sampai&nbsp;proses pengadaan dilaksanakan oleh tim PPK

Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi

LINK : <a href="https://bit.ly/3gzRSVj">https://bit.ly/3gzRSVj</a>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

UPDATE KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN PERALATAN

Link Update kelengkapan untuk bantuan peralatan : <a href="https://bit.ly/3jrEg0h">https://bit.ly/3jrEg0h</a>

Menjamin pemenuhan pangan di Desa untuk mencapai Desa Tanpa Kelaparan sebagai salah satu indikator dari SDG’s Desa

a)&nbsp;Mendukung upaya menciptakan ketahanan pangan di kawasan perdesaan; b)&nbsp;&nbsp;Membantu penyediaan peralatan pengolahan pasca panen hasil pertanian yang diharapkan akan menjadi stimulan bagi terciptanya ketahanan pangan; c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendorong dan merubah pola pikir sumber daya manusia lokal untuk berdaulat pangan demin terciptanya ketahanan pangan.

Tahapan pelaksanaan bantuan pemerintah ketahanan pangan

Pemberi Bantuan Pemerintah : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Proses pengadaan : secara e-katalog melalui Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE)

2. Pencairan dana: dilakukan apabila penyedia telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak

Pola Pemberi Bantuan: melalui pengadaan secara elektronik (E-Katalog)

3. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah: a)&nbsp;Penyedia harus menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai; b)&nbsp;PPK harus memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan di lapangan (progres fisik 100 %) dan telah berfungsi dengan baik yang disertai dengan bukti dokumen pendukung; c)&nbsp;&nbsp;PPK memeriksa kelengkapan administrasi dokumen hasil pekerjaan; d)&nbsp;Laporan Hasil Pekerjaan 100%; e)&nbsp;Berita Acara Serah Terima penyedia ke PPK dan Direktur;

Kriteria Penerima Bantuan: - Daerah Rawan Pangan - Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

4. Ketentuan Perpajakan: Dalam hal pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah, untuk perpajakan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku

5. Sanksi: -Sanksi Administratif : diberikan apabila kurang aktif dalam tahapan pelaksana -Sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan melakukan penelaahan calon penerima bantuan

Berdasarkan hasil penelaahan, penerima bantuan pemerintah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan.