Loading...
UUD 1945Loading...
FALAHUL FAIRU FAWWAZLoading...
10 TJKT 5
PENGERTIAN UUD 1945
Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar
tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber
dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain
yng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Undang- Undang Dasar 1945
tertulis atau konstitusi negara yang mejadi dasar dan sumber
dari peraturan-peraturan lain atau perundang-udangan lain
yng berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Undang- Undang Dasar 1945
KEDUDUKAN UUD 1945
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sumber hukum dan tata
urutan peraturan perundang-undangan, berikut kedudukan Undang Undang
Dasar 1945 yang berada di posisi paling atas dari perundang-undangan yang
ada:
urutan peraturan perundang-undangan, berikut kedudukan Undang Undang
Dasar 1945 yang berada di posisi paling atas dari perundang-undangan yang
ada:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah, terdiri dari:
- Peraturan Daerah provinsi
- Peraturan Daerah kabupaten/kota
- Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah, terdiri dari:
- Peraturan Daerah provinsi
- Peraturan Daerah kabupaten/kota
- Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat
SIFAT SIFAT UUD 1945
1 .Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang Undang Dasar 1945
adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara
negara maupun bagi setiap warga negara.
2 .Bersifat singkat dan supel. Undang Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok
yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi
manusia (HAM).
3 Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang
dilaksanakan secara konstitusional.
4. Dalam tertib hukum Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 diartikan
sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai alat
kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum
Indonesia.
adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara
negara maupun bagi setiap warga negara.
2 .Bersifat singkat dan supel. Undang Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok
yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi
manusia (HAM).
3 Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang
dilaksanakan secara konstitusional.
4. Dalam tertib hukum Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 diartikan
sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai alat
kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum
Indonesia.
PERUBAHAN UUD 1945
Perubahan (Amandemen) I
Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR
Perubahan (Amandemen) I
Otonomi daerah atau desentralisasi
Perubahan (Amandemen) III
Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis
konstitusionalisme.
Perubahan (Amandemen) IV
Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam Sidang MPR bila
diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR
Perubahan (Amandemen) I
Otonomi daerah atau desentralisasi
Perubahan (Amandemen) III
Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis
konstitusionalisme.
Perubahan (Amandemen) IV
Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam Sidang MPR bila
diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
FUNGSI UUD 1945
Sebagai Alat Kontrol
Salah satu fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol.
UUD 1945 sebagai alat kontrol untuk mengecek atau menguji apakah perundang-undangan
di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia atau bertentangan.
2. Sebagai Pengatur
Fungsi UUD 1945 yang kedua adalah sebagai alat pengatur. UUD 1945 berfungsi mengatur
kekuasaan negara.
Hal tersebut meliputi cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Semua lembaga negara
termasuk presiden harus selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1045
3. Sebagai Penentu
Salah satu cara fungsi dari UUD 1945 adalah sebagai alat penentu.
Hal ini dimaksudkan bawah UUD 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban
negara, warga negara, dan pemerintah.
UUD 1945 menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban pemerintah, lembaga
negara, dan warga negara
Salah satu fungsi UUD 1945 sebagai alat kontrol.
UUD 1945 sebagai alat kontrol untuk mengecek atau menguji apakah perundang-undangan
di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia atau bertentangan.
2. Sebagai Pengatur
Fungsi UUD 1945 yang kedua adalah sebagai alat pengatur. UUD 1945 berfungsi mengatur
kekuasaan negara.
Hal tersebut meliputi cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Semua lembaga negara
termasuk presiden harus selaras dan sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1045
3. Sebagai Penentu
Salah satu cara fungsi dari UUD 1945 adalah sebagai alat penentu.
Hal ini dimaksudkan bawah UUD 1945 berperan sebagai penentu hak dan kewajiban
negara, warga negara, dan pemerintah.
UUD 1945 menjadi pedoman dalam menentukan hak dan kewajiban pemerintah, lembaga
negara, dan warga negara
FUNGSI UUD 1945
UUD 1945 berperan sebagai hukum yang tertinggi sehingga
menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan
perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan
kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus
sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.
menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan
perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan
kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus
sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.
IMPLEMENTASI UUD 1945