Book Creator

KEPEMIMPINAN DAN KEPAMONGPRAJAAN

by A5 12 Kristian Anin (Thomas)

Pages 2 and 3 of 37

Comic Panel 1
KEPEMIMPINAN
&
KEPAMONGPRAJAAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2022
KRISTIAN T.E ANIN
Loading...
PAMONG PRAJA
Loading...
DEFINISI
Loading...
KLASIFIKASI PAMONG PRAJA
Loading...
pamong praja menjadi suatu kata yang sangat sering kita dengar tapi apakah kita tahu arti dari kata pamong praja, jika didefinisikan secara etimologis maka :
Pamong (bahasa Jawa) berasal dari kata “emong” yang artinya orang yang diberi kepercayaan untuk mengasuh, memimbing, memberitahu.
Praja (bahasa Jawa) artinya negara, kerajaan, 
pemerintahan.
Sehingga dapat diartikan bahwa Pamong Praja artinya adalah orang yang dipercaya untuk membina, mengasuh, mengawasi negara atau pemerintahan.
Loading...
Jika diklasifikasikan secara umum maka pamong praja mencakup seluruh PNS dan pegawai kontrak serta Non PNS yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan digaji oleh negara (APBN/APBD),
tetapi jika diartikan secara khusus maka pamong praja mencakup lulusan sekolah pamong praja yang mendharmabhaktikan pengabdiannya untuk bangsa dan negara.
Loading...
SEJARAH PAMONG PRAJA
Loading...
PENDAPAT PARA AHLI
Loading...
Menurut Prof. M. Ryaas Rasyid pamong praja adalah birokrat yang bekerja di lingkangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait denan kepentingan umum (public interest) melalui pelayanan publik (public services).
Loading...
pada masa lampau pamong praja pertama kali diperkenalkan oleh Belanda sebagai istilah bagi kelompok yang memerintah dalam pemerintahan belanda, dimana kolonial mengangkan kelompok pribumi yaitu BINENLANDS BESTUURS untuk memerintah. kemudian setelah kemerdekaan maka disebut sebagai Pangeh Praja yaitu kelompok yang memerintah orientasi abdi neara yang dilayani masyarakat, dan di masa moderen pangeh praja berganti nama menjadi pamong praja yaitu kader kader pemerintahan yang berfokus untuk memimpin, melayani masyarakat seperti ASN, dan tenaga kontrak pemerintahan lainnya.
Loading...
Menurut Prof. Muchlis Hamdi pamong praja menunjukan suatu profesi dalam birokrasi pemerintahan, khusunya dalam birokrasi pemerintahan di daerah
Loading...
PAMONG PRAJA
Loading...
KLASIFIKASI PAMONG PRAJA
Loading...
Jika diklasifikasikan secara umum maka pamong praja mencakup seluruh PNS dan pegawai kontrak serta Non PNS yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan digaji oleh negara (APBN/APBD),
tetapi jika diartikan secara khusus maka pamong praja mencakup lulusan sekolah pamong praja yang mendharmabhaktikan pengabdiannya untuk bangsa dan negara.
Loading...
SEJARAH PAMONG PRAJA
Loading...
pada masa lampau pamong praja pertama kali diperkenalkan oleh Belanda sebagai istilah bagi kelompok yang memerintah dalam pemerintahan belanda, dimana kolonial mengangkan kelompok pribumi yaitu BINENLANDS BESTUURS untuk memerintah. kemudian setelah kemerdekaan maka disebut sebagai Pangeh Praja yaitu kelompok yang memerintah orientasi abdi neara yang dilayani masyarakat, dan di masa moderen pangeh praja berganti nama menjadi pamong praja yaitu kader kader pemerintahan yang berfokus untuk memimpin, melayani masyarakat seperti ASN, dan tenaga kontrak pemerintahan lainnya.
Loading...
1.1 lencana pamong praja
Loading...
IPDN
IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri adalah salah satu tempat yang disediakan pemerintah untuk membentuk pamong praja yang berintegritas dalam memimpin dan melajayani masyarakat.
1.2 Logo IPDN
Comic Panel 1
KAMPUS IPDN JATINANGOR
IPDN Merupakan lembaga pembentukan pamong praja, IPDN berada dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Siswa di IPDN "Praja" dibentuk untuk menjadi kader kader pemerintahan yang siap untuk memimpin, dan melayani masyarakat dalam setiap kondisi. Dalam perkembangannya hingga sekarang IPDN menghasilkan banyak sekali kader kader pamong praja yang melyani pamong praja. IPDN memiliki visi misi yakni :
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal
3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.
Comic Panel 1
KAMPUS IPDN JATINANGOR
VISI
“Menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan yang Unggul, Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Pada Tahun 2045”.
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan kepamongprajaan dengan mengembangkan, membina, dan memperkuat disiplin ilmu pemerintahan yang bersifat teoritis dan empiris
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan dan mengembangkan teori serta praktik pemerintahan yang inovatif, berwawasan nasional dan berakar pada kearifan lokal
3. Mengembangkan pendidikan kepamongprajaan yang selaras melalui pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai kebutuhan bangsa, pemerintah, daerah serta kemajuan masyarakat
4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pemerintahan, teoritis dan ilmu pemerintahan terapan untuk kepentingan bangsa, pemerintah dan daerah serta kemajuan masyarakat.
SEJARAH PERKEMBANGAN IPDN
PERIODE PRA APDN
Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisnya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA), Opleiding School Indische Ambtenaren (OSIBA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda.
Di masa pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dan pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan.
Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.
Pada Tahun 1952, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang Jawa Timur, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan D yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.
1956-1989
Rounded Rectangle
PERIODE APDN DAERAH
Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang Jawa Timur, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. mahasiswa APDN Nasional pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda “Bachelor of Art (BA)”.

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang “qualified leadership and manager administrative”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta diresmikan oleh Presiden Soeharto yang menyatakan: ”Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementerian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur, juga dibentuk di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.
SEJARAH PERKEMBANGAN IPDN
PERIODE APDN NASIONAL DAN STPDN
Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan, Menteri Dalam Negeri pada saat itu, Rudini, mengeluarkan kebijakan penyatuhan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 Provinsi pada satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang bersifat nasional di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Setelah terbentuknya APDN Nasional ini, kegiatan operasional pendidikan di 20 APDN secara bertahap dihentikan hingga menyelesaikan lulusan terakhir pada tahun 1991. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tentang penyatuhan 20 APDN tertuang dalam Keputusan Nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. Peresmian penyatuan APDN Nasional yang berkedudukan di Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada tanggal 18 Agustus 1990.
Mengingat perkembangan kebutuhan akan lulusan Pamong Praja, APDN Nasional ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peningkatan APDN Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Presiden ini, status APDN Nasional menjadi STPDN dengan Program Studi Diploma Tiga (DIII) Pemerintahan dan diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertitik tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi Program Diploma Empat (DIV) Pemerintahan.
 
PrevNext