Book Creator

UASBK_PKn_UUD 1945

by Kukuh Agung

Cover

Loading...
Daftar Isi
Kata Pengantar
Kata Pengantar
i
Isi
ii
Pengertian UUD 1945
1
Tata urutan peraturan UU
5
Wilayah Negara Indonesia
8
Implementasi UUD 1945
Penutup
11
iii
Assalamualaikum wr wb.
Puji syukur atas rahmat Allah swt. berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “ Indonesia Dengan Keadilannya “ telah disusun dengan baik. Adapun buku ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 1 kelas X dari Ibu Jemi pada mata pelajaran PPKN. Selain itu, penyusunan buku ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca tentang UUD 1945 guna lebih menghargai perjuangan para pahlawan.

Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis terkait topik yang diberikan. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan buku ini masih banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam buku ini. Penulis juga mengharap adanya kritik dan saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan di buku ini.
Purwokerto, 15 November 2022

Kukuh Agung Tri Pamuji
Kata Pengantar
Assalamualaikum wr wb.
Puji syukur atas rahmat Allah swt. berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “ Indonesia Dengan Keadilannya “ telah disusun dengan baik. Adapun buku ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 1 kelas X dari Ibu Jemi pada mata pelajaran PPKN. Selain itu, penyusunan buku ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca tentang UUD 1945 guna lebih menghargai perjuangan para pahlawan.

Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis terkait topik yang diberikan. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan buku ini masih banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam buku ini. Penulis juga mengharap adanya kritik dan saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan di buku ini.
Purwokerto, 15 November 2022

Kukuh Agung Tri Pamuji
A. Pengertian UUD 1945
Berbeda dengan Pancasila yang berisikan nilai-nilai yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang menjadi patokan bagi hukum-hukum baru yang akan di sahkan setelahnya. UUD 1945 memiliki kedudukan sumber hukum tertinggi tetapi masih dibawah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.
B. Pengesahan UUD 1945
Perumusan UUD 1945 dan pengesahan dua badan yang didirikan untuk kemerdekaan Indonesia. Perumusan UUD 1945 dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Independen Indonesia). BPUPKI tidak hanya menyiapkan segalanya untuk kemerdekaan, tetapi juga menyiapkan teks yang akan digunakan sebagai dasar negara, yaitu UUD 1945.
Naskah UUD 1945 pertama kali disiapkan pada sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua tersebut juga dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Dari Panitia Hukum Dasar tersebut kemudian dibentuk Panitia Kecil dengan Soepomo sebagai ketuanya yang ditugaskan untuk merancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil juga berhasil beberapa hal dan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada tanggal 16 Juli 1945 seluruh anggota BPUPKI dengan suara bulat menerima naskah UUD dalam sidang BPUPKI.
1
Naskah UUD 1945 pertama kali disiapkan pada sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua tersebut juga dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya. Dari Panitia Hukum Dasar tersebut kemudian dibentuk Panitia Kecil dengan Soepomo sebagai ketuanya yang ditugaskan untuk merancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil juga berhasil beberapa hal dan ketentuan yang berkaitan dengan lambang negara, negara kesatuan, MPR, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pada tanggal 16 Juli 1945 seluruh anggota BPUPKI dengan suara bulat menerima naskah UUD dalam sidang BPUPKI.
2
C. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945
Dalam sistem perundang-undangan, UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai supremasi tertinggi di Indonesia dan merupakan rujukan seluruh peraturan dibawahnya.
Hal ini berarti segala peraturan perundang di bawah UUD 1945, tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Seperti yang diketahui UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Selain hukum dasar tertulis, juga berlaku hukum dasar tidak tertulis.
Jika dirumuskan oleh BPUPKI, pengesahan UUD 1945 dilakukan oleh PPKI (Panitia Persiapan Independen Indonesia). Pengesahan UUD 1945 terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (perubahan) pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Sifat sistemik UUD 1945 terdiri dari 4 alinea pembuka, dan batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
Ada beberapa pokok pikiran yang terkandung pada UUD 1945 yang merupakan falsafat negara Indonesia Pancasila yaitu :
1.Ketuhanan yang Maha Esa
2.Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan
4.Negara yang berkedaulatan rakyat
5.Negara mewujudkan keadilan sosial
3
PrevNext