UUD 1945

Kata Pengantar

Daftar Isi

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih pihak-pihak tertentu yang mendukung lancarnya buku ajar ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua saya, sumber-sumber, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Adapun, buku ajar saya yang berjudul ‘Materi-materi UUD 1945’ ini telah selesai saya buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana sistem informasi manajemen.

Purwokerto, 24 November 2022

1

2

Daftar Isi

2

Pengertian UUD 1945

Undang Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari UUD 1945 ini.

Isi UUD 1945

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna per Alinea UUD 1945

Alinea 1:

3

4

menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makna per Alinea UUD 1945

Alinea 1:

4

Loading...

Menjelaskan bahwa Indonesia berani memperjuangkan kemerdekaannya.

Loading...

Setelah amandemen:

Loading...

Alinea 2:

Loading...

Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Loading...

Alinea 3:

Loading...

Rakyat Indonesia percaya dan bersyukur karena tuhan telah membantu melepas rakyat Indonesia dari penderitaan penjajah.

Loading...

Masih tetap memiliki empat alinea dan empat pokok pikiran pada pembukaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian batang tubuh berubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

Loading...

Tata Urutan UUD 1945

Loading...

Tata Urutan UUD 1945

Loading...

Alinea 4:

Loading...

Prinsip-prinsip yang dijunjung negara & Cita-cita negara Indonesia.

Loading...

Sistematika UUD 1945

Loading...

Sistematika UUD 1945

Loading...

Sebelum amandemen:

Loading...

Terdapat empat alinea dan empat pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 29 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan yang digunakan adalah penjelasan umum, pasal demi pasal.

Loading...

Tata Urutan Per UU ngan Berdasarkan nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas:

1. UUD 1945
2. TAP MAPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

Loading...

UU no 10 : Tahun 2004

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Loading...

5

Loading...

6

Loading...

Setelah amandemen:

Loading...

Masih tetap memiliki empat alinea dan empat pokok pikiran pada pembukaan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada bagian batang tubuh berubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan.

Loading...

Tata Urutan UUD 1945

Loading...

Tata Urutan UUD 1945

Loading...

Tata Urutan Per UU ngan Berdasarkan nomor 12 Tahun 2011, terdiri atas:

1. UUD 1945
2. TAP MAPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

Loading...

UU no 10 : Tahun 2004

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Loading...

6

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4.Peraturan Presiden
5.Peraturan Daerah

Tentang UUD 1945

UUD 1945 Bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. UUD 1945 bukan merupakan hukum biasa, namun ia merupakan hukum dasar tertulis, yang berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah ketentuan yang lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kententuan UUD 1945.

Pasal-Pasal UUD 1945

Warga Negara dan Penduduk:

Warga Negara Indonesia menurut pasal 4 UU no 12 tahun 2006 adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia (ius solly)
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Idonesia (Sangguines)
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibuwarga negara asing (sanguines)
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (sanguines)
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut (sanguines)
6.Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari

7

8

Warga Negara Indonesia menurut pasal 4 UU no 12 tahun 2006 adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia (ius solly)
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Idonesia (Sangguines)
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibuwarga negara asing (sanguines)
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (sanguines)
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut (sanguines)
6.Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari

8

perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia (sangunies)
7.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia (sanguines)
8.Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (sangguines)
9. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya (solly)
10. Anak - anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui (solly)
11. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyaikewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya (solly)
12.Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (solly)

13.Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )
UU organic UU no 12 tahun 2006
Orang asing ( imigran )
Rakyat ( orang yg berada dalam suatu wil suatu neg yg berada dalam kekuasaannya )
Asas-asas WN
1. Ius Solly ( tempat kelahiran )
2. Ius Sangguines ( keturunan )
Akibatnya
1. Bipatride ( kewarganegaraan dobel/rangkap)…. multipatreide
2. Apatrisde ( tidak punya ke WN an )

9

10

13.Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )
UU organic UU no 12 tahun 2006
Orang asing ( imigran )
Rakyat ( orang yg berada dalam suatu wil suatu neg yg berada dalam kekuasaannya )
Asas-asas WN
1. Ius Solly ( tempat kelahiran )
2. Ius Sangguines ( keturunan )
Akibatnya
1. Bipatride ( kewarganegaraan dobel/rangkap)…. multipatreide
2. Apatrisde ( tidak punya ke WN an )

10

Multipatride
1. Stelsel aktif( melakukan tindakan hokum aktif )
2. Stelsel pasip ( di minta oleh Negara karena berjasa)
Hak kewarganegaraan
1. Hak apsi ( hak untuk memilih )
2. Hak Repudiasi ( hak untuk menolak )

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang

Kemerdekaan beragama:
Pasal 28 E ayat 1

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurutagamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggaldiwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Pasal 28 ayat 2

Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 ayat 2

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menuru agama dan kepercayaannya itu.

Pertahanan dan keamanan :
Pasal 27 ayat 3

11

12